Back to Top

Hi, Guest!

PIDI Jakarta ............. Daftar Buku Baru 2016 dapat

Kelompok Produk X

Katalog Produk

BEST DEAL

Hasil tidak ditemukan

  •     dari   0   halaman
  •    
PROFIL PERUSAHAAN
PIDI Jakarta ............. Daftar Buku Baru 2016 dapat dilihat di website kami : ... www.buku-pidi.com
Bintaro Jaya
BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2016 Untuk DAFTAR BUKU / KATALOG 2016 lengkap ... Silahkan buka website kami : http://www.buku-pidi.com Buku-buku Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang ( UU) , Peraturan Pemerintah ( PP) , Peraturan Presiden ( Perpres) , Keputusan Presiden ( Perpres) , Instruksi Presiden ( inpres) , Peraturan Menteri ( Permen) , Keputusan Menteri ( Kepmen) , Peraturan/ Keputusan LPNK/ LPND, dll. Disamping itu kami menyediakan juga Informasi peraturan tersebut dalam bentuk lembaran dan melayani pengiriman via email. Hubungi Hp. 081386010500, Kantor ( 021) 7357644, Email : pidijakarta@ yahoo.co.id DAFTAR BUKU TERBARU / KATALOG 2016 ... Silahkan buka website kami : http://www.buku-pidi.com Untuk Pembelian banyak, diberikan Discount Khusus. SILAHKAN KLIK .............. KATALOG PRODUK ( samping kiri) DAFTAR BUKU PIDI JAKARTA TAHUN 2016 1. UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan : Rp. 70.000 2. Perpres No. 8 Tahun 2016 tentang Komite Ekonomi dan Industri Nasional : Rp. 65.000 3. Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan : Rp. 65.000 4. Perpres No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara : Rp. 70.000 5. UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi UU. : Rp. 65.000 6. UU No. 9 & 2 Tahun 2015 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. : Rp. 200.000 7. UU No. 1 & 8 Tahun 2015 dan Perppu No. 1 Thn 2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati & Walikota. : Rp. 125.000 8. PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum : Rp. 70.000 9. PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Rp. 80.000 10. PP No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan : Rp. 70.000 11. PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan PP No. 105 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan : Rp. 80.000 12. PP No. 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam : Rp. 70.000 13. PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri dan PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri : Rp. 70.000 14. PP No. 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Hortikultura : Rp. 70.000 15. PP No. 79 Tahun 2015 ttg Perubahan Kedua Atas PP No. 29 Thn 2000 ttg Penyelenggaraan Jasa Konstruksi : Rp. 75.000 16. PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan : Rp. 75.000 17. PP No. 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan : Rp. 65.000 18. PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara : Rp. 75.000 19. PP No. 66 Tahun 2015 tentang Museum : Rp. 75.000 20. PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun : Rp. 75.000 21. PP No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan : Rp. 75.000 22. PP No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua : Rp. 65.000 23. PP No. 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya : Rp. 100.000 24. PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan : Rp. 80.000 25. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil : Rp. 80.000 26. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa : Rp. 75.000 27. PP No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun : Rp. 65.000 28. PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian : Rp. 75.000 29. PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : Rp. 65.000 30. PP No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri : Rp. 75.000 31. PP No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum : Rp. 75.000 32. PP No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan : Rp. 65.000 33. PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara : Rp. 75.000 34. PP No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik : Rp. 65.000 35. PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi : Rp. 75.000 36. PP No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin : Rp. 65.000 37. PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 : Rp. 75.000 38. PP No. 13 Tahun 2015 ttg Perubahan Kedua Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan : Rp. 80.000 39. PP No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri : Rp. 65.000 40. PP No. 2 Tahun 2015 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial : Rp. 75.000 41. Kumpulan Perpres Tahun 2015 tentang Kementerian Negara : Rp. 400.000 42. Kumpulan Perpres Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Instansi Pemerintahan : Rp. 250.000 43. Perpres No. 31, 32, 33 & 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, Maluku dan Papua : Rp. 225.000 44. Perpres No. 148 dan No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-3 & ke-4 Atas Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : Rp. 70.000 45. Perpres No. 106 Thn 2015 ttg Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut : Rp. 75.000 46. Perpres No. 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 : Rp. 65.000 47. Perpres No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan : Rp. 65.000 48. Perpres No. 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah : Rp. 250.000 49. Perpres No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit : Rp. 65.000 50. Perpres No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 : Rp. 65.000 51. Perpres No. 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional : Rp. 75.000 52. Perpres No. 71 Tahun 2015 ttg Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting : Rp. 65.000 53. Perpres No. 38 Tahun 2015 ttg Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur : Rp. 65.000 54. Perpres No. 5 Thn 2015 ttg Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor : Rp. 100.000 55. Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Perpres No. 54 Thn 2010 ttg Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah : Rp. 400.000 56. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 : Rp. 1.500.000 57. Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan : Rp. 70.000 58. Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah : Rp. 70.000 59. Permendagri No. 77 dan No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 : Rp. 80.000 60. 3 Permendagri Tahun 2015 tentang Akta Pengesahan Anak, KTP Elektronik dan Pejabat Adm Kependudukan Prov/Kab/Kota. (Permendagri No. 57, 74 & 76 Tahun 2015) : Rp. 80.000 61. Permendagri No. 73 Thn 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang & Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemda : Rp. 75.000 62. Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kemendagri dan Penyelenggaraan Pemda Tahun 2016 : Rp. 75.000 63. Permendagri No. 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas PNS Di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah : Rp. 65.000 64. Permendagri No. 66 Tahun 2015 ttg Pedoman Pengelolaan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kemendagri : Rp. 65.000 65. Permendagri No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial : Rp. 75.000 66. Permendagri No. 41 dan 55 Tahun 2015 tentang Izin Cuti Ke Luar Negeri dan Pedoman Mutasi PNS Di Lingkungan Kemendagri : Rp. 75.000 67. 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tahun 2014 & 2015 tentang Dana Desa * PMK No. 247/PMK.07/2015 ttg Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan & Evaluasi Dana Desa * PMK No. 263/PMK.05/2014 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah & Dana Desa. * PMK No. 250/PMK.07/2014 ttg Pengalokasian Transfer ke Daerah & Dana Desa. * PMK No. 241/PMK.07/2014 ttg Pelaksanaan & Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa : Rp. 100.000 68. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS. : Rp. 65.000 69. 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tahun 2014 & 2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. * PMK No. 214/PMK.07/2015 ttg Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. * PMK No. 162/PMK.07/2015 ttg Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. * PMK No. 271/PMK.05/2014 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah. : Rp. 80.000 70. 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tahun 2014 dan 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) * PMK No. 146/PMK.05/2015 ttg Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk KUR * PMK No. 105/PMK.05/2015 ttg Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan KUR Mikro * PMK No. 190/PMK.05/2014 ttg Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan KUR. : Rp. 65.000 71. 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tahun 2015 tentang Analis Keuangan Pusat dan Daerah. (PMK No. 171/ PMK.07/2015, PMK No. 96/PMK.07/2015 & PB Menkeu & Ka BKN No. 74/PMK.07/2015 & 17 Thn 2015) : Rp. 75.000 72. Kumpulan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tahun 2014 & 2015 tentang Pajak Bumi & Bangunan (PBB) : Rp. 125.000 73. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 218/PMK.06/2015 dan PMK No. 150/PMK.06/2014 tentang Barang Milik Negara : Rp. 75.000 74. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. : Rp. 160.000 75. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 215/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemotongan DAU Dan/ Atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk, Provinsi, Dan/ Atau Daerah Lain Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada DOB Dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU Dan/ Atau Dana Bagi Hasil Kepada DOB. : Rp. 65.000 76. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah. : Rp. 75.000 77. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas PMK No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. : Rp. 65.000 78. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. : Rp. 80.000 79. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84/PMK.05/2015 dan PMK No. 40/PMK.05/2015 tentang Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. : Rp. 65.000 80. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 8/PMK.09/2015 ttg Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemda. : Rp. 75.000 81. Kumpulan Permenpan & RB Tahun 2014 dan 2015 tentang Pelayanan Publik (Permenpan & RB No. 1 & 3 Tahun 2015 dan Permenpan & RB No. 15, 24, 30 & 31 Tahun 2014) : Rp. 80.000 82. Permenpan & RB No. 12 Tahun 2015 dan No. 53 Tahun 2014 tentang Kinerja Instansi Pemerintah : Rp. 75.000 83. Permenpan & RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 : Rp. 65.000 84. Kumpulan Peraturan Kepala BKN Tahun 2014 dan 2015 tentang Analis Kepegawaian : Rp. 125.000 85. Peraturan Kepala BKN No. 25 Tahun 2015 tentang Tindakan Administratif Dan Hukuman Disiplin Terhadap PNS Yang Menggunakan Ijazah Palsu : Rp. 75.000 86. Peraturan Kepala BKN No. 23 Tahun 2015 tentang Pemberian Seri, Kode, Dan No. Kartu PNS, Kartu Istri PNSs, Dan Kartu Suami PNS dan Peraturan Kepala BKN No. 3 Tahun 2015 tentang Angka Kode Instansi Pusat Dan Daerah Serta Kode Pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara : Rp. 80.000 87. Peraturan Kepala BKN No. 18 Tahun 2015 tentang Standar Audit Manajemen Kepegawaian : Rp. 75.000 88. Tindakan/Kebijakan Yang Dianggap Korupsi (Pedoman Pencegahan Korupsi) (Buku ini sangat penting untuk dibagikan kepada Pejabat/Pegawai instansi pemerintahan) : Rp. 50.000 89. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 (2 jld) : Rp. 500,000 90. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 (2 jld) : Rp. 500,000 91. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 (2 jld) : Rp. 500,000 92. Himpunan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Tahun 2010 : Rp. 225.000 93. Himpunan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Tahun 2009 : Rp. 225.000 94. Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI (HPP RI) Tahun 2014. (Januari – Desember) (Berisikan : UU, PP, Perpres, Kepres, Inpres) : Rp. 2.400.000 95. Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI (HPP RI) Tahun 2013. (Januari – Desember) : Rp. 2.000.000 96. Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI (HPP RI) Tahun 2012. (Januari – Desember) : Rp. 2.000.000 97. Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI (HPP RI) Tahun 2011. (Januari – Desember) : Rp. 2.000.000 98. Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI (HPP RI) Tahun 2010. (Januari – Desember) : Rp. 2.000.000 99. SERI Peraturan Perundang-undangan RI (SPP RI) Tahun 2014. (Berisikan : UU, PP, Perpres) : Rp. 2.600.000 100. SERI Peraturan Perundang-undangan RI (SPP RI) Tahun 2013. (Berisikan : UU, PP, Perpres) : Rp. 2.400.000 101. SERI Peraturan Perundang-undangan RI (SPP RI) Tahun 2012. (Berisikan : UU, PP, Perpres) : Rp. 2.800.000 102. Kamus Besar Bah. Indonesia : Rp. 350.000 103. Kamus Hukum : Rp. 150.000 104. Kamus Indonesia – Inggris : Rp. 125.000 105. Kamus Inggris - Indonesia : Rp. 125.000 106. Atlas Indonesia dan Dunia : Rp. 125.000 107. UU No. 17 dan 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) : Rp. 150,000 108. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan : Rp. 60.000 109. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian : Rp. 60.000 110. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan : Rp. 60.000 111. UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air : Rp. 60.000 112. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan : Rp. 60.000 113. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak : Rp. 70.000 114. UU No. 33 Tahun 2014 ttg Jaminan Produk Halal & UU No. 34 Thn 2014 ttg Pengelolaan Keuangan Haji : Rp. 60.000 115. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan : Rp. 60.000 116. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban : Rp. 70.000 117. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : Rp. 60,000 118. UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan : Rp. 60.000 119. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta : Rp. 60.000 120. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer : Rp. 60.000 121. UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa : Rp. 60.000 122. UU No. 11 Thn 2014 ttg Keinsinyuran & UU No. 20 Thn 2014 ttg Standardisasi & Penilaian Kesesuaian : Rp. 60.000 123. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan : Rp. 55,000 124. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. : Rp. 60,000 125. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara : Rp. 60,000 126. UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi (dibatalkan oleh MK) : Rp. 70.000 127. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian : Rp. 55,000 128. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris : Rp. 60.000 129. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil : Rp. 60.000 130. PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman : Rp. 60,000 131. PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB, dan Sistem Informasi Keluarga : Rp. 70.000 132. PP No. 84 Tahun 2014 ttg Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas : Rp. 80.000 133. PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional : Rp. 60.000 134. PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal : Rp. 60,000 135. PP No. 1 dan 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara : Rp. 80.000 136. PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan : Rp. 60.000 137. PP No. 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air : Rp. 60.000 138. PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan : Rp. 60,000 139. PP No. 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan : Rp. 70.000 140. PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reprodusi : Rp. 70.000 141. PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa & Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia : Rp. 60.000 142. PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan : Rp. 70.000 143. PP No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan : Rp. 80.000 144. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN : Rp. 65,000 145. PP No. 29 Tahun 2014 tentang Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, & DPRD Kab/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dlm Kampanye Pemilu : Rp. 60.000 146. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah : Rp. 65,000 147. PP No. 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas Dan Insentif Usaha Hortikultura : Rp. 60.000 148. PP No. 24 Tahun 2014 ttg Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 ttg Perpustakaan : Rp. 60,000 149. PP No. 23 Tahun 2014 tentang tg Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik : Rp. 80.000 150. PP No. 21 Thn 2014 ttg Pemberhentian PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional : Rp. 70.000 151. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat : Rp. 70.000 152. PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan : Rp. 70.000 153. PP No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (stok kosong) : Rp. 70.000 154. PP No. 5 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi : Rp. 60.000 155. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi : Rp. 70.000 156. PP No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian (stok kosong) : Rp. 80.000 157. Perpres No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi : Rp. 60.000 158. Perpres No. 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil : Rp. 60.000 159. Perpres No. 167 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, Dan Walikota : Rp. 60.000 160. Perpres No. 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan : Rp. 70.000 161. Perpres No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 71 Tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Diubah dgn Perpres 148 & 30 Tahun 2015) : Rp. 60.000 162. Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil : Rp. 60.000 163. Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Rp. 70.000 164. Perpres No. 87 TAHUN 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Rp. 80.000 165. Perpres No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah : Rp. 60.000 166. Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Rp. 80.000 167. Perpres No. 18 Tahun 2014 ttg Perlindungan & Pemberdayaan Perempuan & Anak Dalam Konflik Sosial : Rp. 70.000 168. Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa : Rp. 60.000 169. 4 Permendagri 2014 tentang Desa : Pedoman Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pedoman Teknis Peraturan Di Desa : Rp. 200.000 170. Permendagri No. 103 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan DAK Kemendagri Tahun 2015 (stok kosong) : Rp. 70.000 171. Permendagri No. 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota : Rp. 80.000 172. Permendagri No. 85 Tahun 2014 ttg Tata Cara Pelantikan Wakil Gubernur Wakil Bupati, & Wakil Walikota : Rp. 60.000 173. Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat : Rp. 60.000 174. Permendagri No. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa : Rp. 70.000 175. Permendagri No. 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2015 : Rp. 80.000 176. Permendagri No. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Secara Nasional. Dilengkapi : Permendagri No. 34 Tahun 2014 ttg Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca KTP Elektronik : Rp. 80.000 177. Permendagri No. 56 Tahun 2014 ttg Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah : Rp. 60,000 178. Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat : Rp. 70.000 179. Permendagri No. 51 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kemdagri : Rp. 100.000 180. Permendagri No. 38, 39 & 40 Tahun 2014 tentang Calon Calon Praja IPDN : Rp. 70.000 181. Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2015 : Rp. 70,000 182. Permendagri No. 36 Tahun 2014 tentang Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemda : Rp. 70,000 183. Permendagri No. 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kemdagri : Rp. 100.000 184. Permendagri No. 27 Tahun 2014 ttg Pedoman Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Thn 2015 : Rp. 100,000 185. Permendagri No. 16 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Kinerja Di Lingkungan Kemdagri : Rp. 70.000 186. Permendagri No. 15 Tahun 2014 tentang Juknis Operasional Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Di Lingkungan Kemdagri dan Pemda (stok kosong) : Rp. 70.000 187. Permendagri No. 12 Tahun 2014 ttg Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kemdagri & Pemda : Rp. 60,000 188. Permendagri No. 11 Tahun 2014 ttg Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah : Rp. 60.000 189. Permendagri No. 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan & Pelaksanaan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah : Rp. 70.000 190. Permendagri No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah : Rp. 60.000 191. Permendagri No. 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah : Rp. 70.000 192. Permendagri No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tugas & Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi : Rp. 70.000 193. Permendagri No. 2 Thn 2014 ttg Pengelolaan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Kemdagri & Pemda : Rp. 80.000 194. Permendagri No. 1 Tahun 2014 ttg Pembentukan Produk Hukum Daerah (tidak berlaku) : Rp. 60,000 195. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas. : Rp. 65.000 196. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 148/PMK.07/2014 tentang Perubahan Atas PMK No. 168/PMK.07/ 2009 Ttg Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat & Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan : Rp. 65.000 197. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 87/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas PMP No. 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). : Rp. 80.000 198. Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2014 ttg Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah : Rp. 65.000 199. Permenpan & RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur : Rp. 65.000 200. Permenpan & RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas dan Permenpan & RB No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah : Rp. 65.000 201. Permenpan & RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah : Rp. 75.000 202. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 ttg Administrasi Kependudukan : Rp. 80.000 203. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran : Rp. 60.000 204. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani : Rp. 60.000 205. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan : Rp. 60.000 206. UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan : Rp. 60.000 207. UU No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme : Rp. 60.000 208. UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro : Rp. 50.000 209. PP No. 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil : Rp. 70.000 210. PP No. 73 Tahun 2013 tentang Rawa (stok kosong) : Rp. 70.000 211. PP No. 63 Tahun 2013 ttg Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (stok kosong) : Rp. 70.000 212. PP No. 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : Rp. 70.000 213. PP Tahun 2013 tentang Jaminan Sosial : Rp. 120.000 214. PP No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (telah dicabut) : Rp. 90.000 215. PP No. 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas RS (stok kosong) : Rp. 70.000 216. PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu : Rp. 160.000 217. PP No. 42 Thn 2013 ttg Syarat & Tatacara Pemberian Bantuan Hukum & Penyaluran Dana Bantuan Hukum : Rp. 60.000 218. PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : Rp. 80.000 219. PP No. 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (stok kosong) : Rp. 80.000 220. PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 ttg Standar Nasional Pendidikan : Rp. 60.000 221. PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 ttg Keimigrasian : Rp. 60.000 222. PP Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 1981 ttg Asuransi Sosial PNS : Rp. 60.000 223. PP Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS : Rp. 50.000 224. PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Usaha Mikro, Kecil & Menengah : Rp. 50.000 225. PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang : Rp. 60.000 226. PP No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak dan PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner & Kesejahteraan Hewan : Rp. 50.000 227. PP No. 2 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan : Rp. 50.000 228. PP Tahun 2013 & 2012 tentang K3, Jamsostek & Tenaga Kerja : Rp. 60.000 229. Perpres No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik : Rp. 80.000 230. Perpres No. 70 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Pemerintah Di Daerah (stok kosong) : Rp. 70.000 231. Perpres No. 66 Thn 2013 ttg Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dlm Penyediaan Infrastruktur (telah dicabut) : Rp. 70.000 232. Perpres No. 57 Tahun 2013 tentang LAN dan Perpres No 58 Tahun 2013 tentang BKN (stok kosong) : Rp. 60.000 233. Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (stok kosong) : Rp. 70.000 234. Perpres No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (stok kosong) : Rp. 70.000 235. Perpres No. 12 Tahun 2013 & PP No. 101 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan serta PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif : Rp. 50.000 236. Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota TA. 2013 (Perpres No. 10 Thn 2013) : Rp. 50.000 237. Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Perpres No. 9 Tahun 2013) : Rp. 60.000 238. Peraturan Baru Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap : Rp. 100,000 239. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi : Rp. 125.000 240. Permendagri No. 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Kemdagri (stok kosong) : Rp. 70.000 241. Permendagri No 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (stok kosong) : Rp. 60.000 242. Permendagri No. 64 Tahun 2013 ttg Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemda : Rp. 250,000 243. Permendagri No 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota : Rp. 80.000 244. Permendagri No 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik : Rp. 60.000 245. Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Permendagri No. 23 Tahun 2013) : Rp. 50.000 246. 4 Permendagri Thn 2013 & 2012 ttg Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat & Wawasan Kebangsaan : Rp. 50.000 247. Permendagri No 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah : Rp. 80.000 248. Permendagri No. 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika : Rp. 60.000 249. Pedoman Kerja Sama Depdagri & Pemda Dengan Ormas & Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesbangpoldagri (Permendagri No. 20 Tahun 2013, No. 39 Tahun 2011 & No. 44 Tahun 2009) : Rp. 50.000 250. Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satpol PP (Permendagri No. 19 Tahun 2013) dan Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (Permendagri 60 Tahun 2012) : Rp. 50.000 251. Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No. 18 Tahun 2013) : Rp. 70.000 252. Penyelenggaraan Tugas & Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Permendagri No. 17 Tahun 2013, No. 27 Tahun 2012, No. 18 Tahun 2012 & No. 24 Tahun 2011) : Rp. 50.000 253. Permendagri No 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja PNS Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri : Rp. 140.000 254. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan & Anggaran Di Lingkungan Kemdagri (Permendagri No. 3 Thn 2013) : Rp. 50.000 255. Pedoman Pengembangan Sistem Diklat Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kemdagri Dan Pemda (Permendagri No. 2 Tahun 2013) : Rp. 50.000 256. Permendagri No 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga : Rp. 70.000 257. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan : Rp. 50.000 258. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (dibatalkan oleh MK) : Rp. 50.000 259. UU No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI dan UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan : Rp. 60.000 260. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi : Rp. 50.000 261. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Rp. 60.000 262. UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik : Rp. 60.000 263. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (PP No. 103 Tahun 2012) : Rp. 50.000 264. PP No. 102 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan : Rp. 60.000 265. Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012) : Rp. 50.000 266. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik : Rp. 70.000 267. 3 PP Tahun 2012 tentang Perpajakan, Akuntan Publik & Retribusi : Rp. 70.000 268. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PP No. 83 Tahun 2012) : Rp. 50.000 269. PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik : Rp. 50.000 270. PP No. 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga : Rp. 50.000 271. PP No. 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji : Rp. 50.000 272. PP No. 78 Thn 2012 ttg Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wkl : Rp. 100.000 273. PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 23 Tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan BLU : Rp. 50.000 274. PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik : Rp. 50.000 275. 4 PP tahun 2012 tentang Kawasan Hutan, Aliran Sungai & Lingkungan Hidup Bandar Udara : Rp. 60.000 276. 3 PP Tahun 2012 tentang Transportasi & Kendaraan : Rp. 70.000 277. PP No. 56 tahun 2012 tentang Perubahan PP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PNS : Rp. 70.000 278. PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perseroan Terbatas : Rp. 60.000 279. PP No. 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat : Rp. 50.000 280. PP No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial : Rp. 50.000 281. PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan : Rp. 60.000 282. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan : Rp. 60.000 283. Perpres No. 71 Thn 2012 ttg Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : Rp. 60.000 284. Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Rp. 200.000 285. Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Perpres No. 59 Tahun 2012) : Rp. 60.000 286. Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Perpres No. 55 Tahun 2012) : Rp. 60.000 287. Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional : Rp. 60.000 288. Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres No. 26 Tahun 2012) : Rp. 60.000 289. Rencana Umum Penanaman Modal (Perpres no. 16 Tahun 2012) : Rp. 50.000 290. Tata Kearsipan Di Lingkungan Kemdagri & Pemda (Permendagri No. 78 Tahun 2012) : Rp. 60.000 291. Parameter HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2012) : Rp. 60.000 292. Pedoman Penegasan Batas Daerah (Permendagri No. 76 Tahun 2012) dan Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota (Permendagri No. 30 Tahun 2012) : Rp. 70.000 293. Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing (Permendagri No. 74 Tahun 2012) : Rp. 60.000 294. Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD (Permendagri No. 72 Tahun 2012) : Rp. 50.000 295. Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kemdagri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 (Permendagri No. 70 Tahun 2012) : Rp. 70.000 296. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota (Permendagri No. 69 Tahun 2012 & No. 62 Tahun 2008) : Rp. 60.000 297. Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Permendagri No. 67 Tahun 2012) : Rp. 60.000 298. Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Permendagri No. 64 Tahun 2012) : Rp. 50.000 299. Pedoman Pengelolaan Investasi Pemda (Permendagri No. 52 Tahun 2012) : Rp. 70.000 300. Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Peraturan Bersama Menakertrans Dan Mendagri No. 14 Tahun 2012 & No. 51 Tahun 2012) : Rp. 60.000 301. Pedoman Penyusunan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Permendagri No. 47 Tahun 2012) : Rp. 60.000 302. Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Permendagri No. 41 Tahun 2012) : Rp. 50.000 303. Permendagri No 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permendagri No.32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari dana APBD : Rp. 80.000 304. Peraturan Bersama Menristek Dan Mendagri No. 03 Tahun 2012 & No. 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah : Rp. 50.000 305. Analisis Jabatan Di Lingkungan Kemdagri & Pemda (Permendagri No. 35 Tahun 2012) : Rp. 50.000 306. Pemberian Izin Belajar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS Di Lingkungan Kemdagri (Permendagri 34 Tahun 2012) : Rp. 50.000 307. Pedoman Pendaftaran Ormas Di Lingkungan Kemdagri Dan Pemda (Permendagri No. 33 Tahun 2012) : Rp. 50.000 308. Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Permendagri No. 32 Tahun 2012) : Rp. 70.000 309. Juklak Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri No. 21 Tahun 2012) : Rp. 60.000 310. Komponen & Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Permenakertrans No. 13 Tahun 2012) & Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Permenakertrans No. 19 Tahun 2012) : Rp. 60.000 311. Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 : Rp. 250.000 312. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan & Rumah Sakit Tahun 2011-2012. : Rp. 200.000 313. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) (Permenkeu No. 238/PMK.05/2012 dan Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah : Rp. 250.000 314. Permenkeu No.113 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan Permendagri No 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah : Rp. 90.000 315. Standar Biaya TA. 2013 (PMK 37/PMK.02/2012) & Tata cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah : Rp. 85.000 316. Himpunan Peraturan Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah ( Edisi 2012 ) : Rp. 135.000 317. Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Edisi 2012 : Rp. 250.000 318. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah ( BOS ) dan Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Tahun Anggaran 2012 : Rp. 135.000 319. Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota Hasil Pemilihan Umum diLengkapi : Pedoman Teknis Tatacara Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kota yang di bentuk Setelah Penyelenggaraan Pemilihan Umum. : Rp. 80.000 320. Sistem Akuntansi Hibah dan Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Edisi 2012 : Rp. 125.000 321. Himpunan Peraturan di Bidang Pertanahan /Agraria serta Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan Peraturan Tentang Rumah Susun (Undang Undang RI No 20 Tahun 2011) Edisi 2012 : Rp. 450.000 322. Buku Saku UU Pemilu & Politik 2012. Berisikan 5 UU yang dimuat dalam 1 buku : • UU No. 8 Tahun 2012 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, & DPRD • UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik • UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik • UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD : Rp. 60.000 323. UU No. 2 Tahun 2012 ttg Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : Rp. 50.000 324. PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik : Rp. 50.000 325. PP No. 12 Thn 2012 ttg Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan : Rp. 50.000 326. PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah : Rp. 50.000 327. PP No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan PPN dan PPN BM : Rp. 120.000 328. Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi (Perpres No. 13 & 3 Tahun 2012, Perpres No. 87 & 88 Tahun 2011) : Rp. 180.000 329. Perpres No. 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) : Rp. 160.000 330. Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Permendagri No. 20 Tahun 2012) : Rp. 120.000 331. Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah (Permendagri No. 19 Tahun 2012) : Rp. 80.000 332. Perubahan Permendagri tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Permendagri No. 18 Tahun 2012) : Rp. 60.000 333. Permendagri No. 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan : Rp. 80.000 334. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU RI No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS : Rp. 60.000 335. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan : Rp. 70.000 336. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun : Rp. 70.000 337. UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara : Rp. 60.000 338. UU No. 16 Tahun 2011 ttg Bantuan Hukum dan UU RI No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial : Rp. 60.000 339. UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum : Rp. 60.000 340. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin : Rp. 60.000 341. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : Rp. 60.000 342. UU No. 9 Thn 2011 ttg Sistem Resi Gudang & UU No. 10 Thn 2011 ttg Perdagangan Berjangka Komoditi : Rp. 60.000 343. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi : Rp. 60.000 344. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang : Rp. 60.000 345. UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik : Rp. 60.000 346. Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP No. 74 Tahun 2011) : Rp. 140.000 347. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 (PP No. 50 Tahun 2011) : Rp. 60.000 348. PP No. 48 Tahun 2011 ttg Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak : Rp. 60.000 349. PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS : Rp. 60.000 350. Perubahan PP tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PP No. 44 Tahun 2011) : Rp. 50.000 351. Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan ( PP No. 41 Tahun 2011) : Rp. 60.000 352. PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai : Rp. 60.000 353. PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah : Rp. 60.000 354. PP ttg Pengelolaan Kawasan Suaka Alam & Kawasan Pelestarian Alam, serta Perpres ttg Kebun Raya 2011 : Rp. 70.000 355. Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (PP No. 25 Tahun 2011) : Rp. 60.000 356. PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian : Rp. 50.000 357. Perubahan PP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi ( PP No. 23 Tahun 2011) : Rp. 60.000 358. Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (PP No. 10 Tahun 2011) : Rp. 60.000 359. Perpres No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian : Rp. 60.000 360. Perpres No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara : Rp. 70.000 361. Penerapan KTP Berbasis NIP secara Nasional (Perpres No. 67 Tahun 2011) : Rp. 60.000 362. Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK (Perpres 50 Thn 2011) : Rp. 60.000 363. Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2011-2014 (Perpres No. 23 Tahun 2011) : Rp. 70.000 364. Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas PMK No. 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. : Rp. 60.000 365. Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kemendagri dan Pemda 2011 : Rp. 80.000 366. Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Permendagri No. 67 Tahun 2011) : Rp. 50.000 367. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 2011 (Permendagri No. 66 Tahun 2011) : Rp. 70.000 368. Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemdagri dan Pemerintahan Daerah (Permendagri No. 20 Tahun 2011) dan Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Permendagri No. 64 Thn 2011) : Rp. 60.000 369. Permendagri No. 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) : Rp. 70.000 370. Pedoman Pemantauan, Pelaporan & Evaluasi Perkembangan Politik DiDaerah (Permendagri No. 61/2011) : Rp. 60.000 371. Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Permendagri No. 57 Tahun 2011) : Rp. 80.000 372. Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Otonom Baru (Permendagri 55 Thn 2011) : Rp. 70.000 373. Standar Operasional Prosedur serta Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satpol PP 2011 : Rp. 60.000 374. Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri No. 53 Tahun 2011) : Rp. 100.000 375. Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kemdagri dan Penyelenggaraan Pemda Tahun 2012 (Permendagri No. 47 Tahun 2011) : Rp. 80.000 376. Pedoman Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesbangpol Dalam Negeri (Permendagri No. 39 Tahun 2011) : Rp. 50.000 377. Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah (Permendagri No. 38 Tahun 2011) : Rp. 50.000 378. Ped. Diklat Jabatan Fungs. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Permendagri 37/2011) : Rp. 80.000 379. Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Permendagri No. 36 Tahun 2011) : Rp. 100.000 380. Pedoman Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kemdagri dan Pemda (Permendagri No. 33 Tahun 2011) : Rp. 70.000 381. Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD (Permendagri No. 39 Tahun 2012 & No. 32 Tahun 2011) : Rp. 80.000 382. Kode Etik PNS Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri No. 31 Tahun 2011) : Rp. 60.000 383. Pedoman Pemda Dlm Rangka Revitalisasi & Aktualisasi Nilai2 Pancasila (Permendari No. 29 Thn 2011) : Rp. 50.000 384. Permendagri Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan : Rp. 80.000 385. Permendagri No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2012 : Rp. 60.000 386. Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Rp. 60.000 387. Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Permendagri No. 19 Th.2011) : Rp. 70.000 388. Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingk. Kemdagri & Pemda (Permendagri No. 13 Thn 2011) : Rp. 60.000 389. Himpunan Pokok2 Peraturan Kepegawaian Negara Tahun 2011. (1 set = 3 jld) : Rp. 1.350.000 390. Peraturan Menteri Keuangan & Dirjen Pajak ttg Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 2012 : Rp. 350.000 391. Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2012 : Rp. 350.000 392. Peraturan Penggajian, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas dan Pensiunan Tahun 2011 : Rp. 150.000 393. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman : Rp. 60.000 394. Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 ttg Partai Politik : Rp. 35.000 395. Undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana : Rp. 60.000 396. Undang-undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial : Rp. 60.000 397. Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian : Rp. 60.000 398. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda : Rp. 140.000 399. Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan PEMDA 2011. Dilengkapi : Permendagri 40 & 47/ Thn2010 : Rp. 80.000 400. Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Permendagri No. 54 Tahun 2010). (Tanpa Lampiran) : Rp. 70.000 401. Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Permendagri No. 54 Tahun 2010). (Termasuk Lampiran) : Rp. 375.000 402. Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. : Rp. 60.000 403. Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Permendagri No.32 Tahun 2010) : Rp. 70.000 404. Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Permendagri No. 36 Tahun 2010) : Rp. 50.000 405. Kamtib & Linmas Dlm Rangka Penegakan HAM (Permendagri No. 44 Tahun 2010) : Rp. 60.000 406. Permendagri No. 57 Tahun 2010 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan : Rp. 60.000 407. Permendagri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa : Rp. 50.000 408. Permendagri No. 3 Thn 2011 Ttg Pedoman Pelaksanaan Kegiatan & Anggaran Di Lingkungan Kemdagri : Rp. 50.000 409. Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 : Rp. 60.000 410. Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah : Rp. 60.000 411. DAU Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota T.A 2011, Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK Di Daerah serta Perubahan Sistem Informasi Keuangan Daerah : Rp. 100.000 412. Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document). : Rp. 350.000 413. Perpres No. 54 Tahun 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. : Rp. 300.000 414. Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : Rp. 80.000 415. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. : Rp. 150.000 416. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. : Rp. 125.000 417. UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan : Rp. 35.000 418. PP No. 61 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan UU No. 14 Thn 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik : Rp. 50.000 419. Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP No. 58 Tahun 2010) : Rp. 70.000 420. Permendagri No. 24 Tahun 2010 Tentang Orientasi Kepemimpinan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Wakil Walikota : Rp. 35.000 421. PP No. 66 Thn 2010 ttg Perubahan PP No. 17 Thn 2010 Ttg Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan : Rp. 60.000 422. PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang : Rp. 60.000 423. 3 Permendagri Tahun 2010 Mengenai Polisi Pamong Praja : Rp. 50.000 424. Organisasi dan Tata Kerja serta Tata Naskah Dinas Kemdagri (Permendagri 55 & 41 Tahun 2010) : Rp. 80.000 425. Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Formasi Guru PNS di lingkungan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota (Peraturan Kepala BKN No. 4 Tahun 2010) : Rp. 80.000 426. Juklak Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer (Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2010) : Rp. 70.000 427. Standar Layanan Informasi Publik (Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010) : Rp. 60.000 428. Perpres RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. 1 set 3 jilid : Rp. 500.000 429. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. : Rp. 60.000 430. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. : Rp. 60.000 431. PP Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN atau APBD : Rp. 100.000 432. Peraturan Gaji PNS dan Pensiun Pokok Pensiunan PNS Tahun 2011 : Rp. 60.000 433. PP Mengenai Pajak & Retribusi Daerah ( PP No. 69 & 91 Tahun 2010) serta Transparansi Pendapatan Negara & Daerah (Perpres No. 26 tahun 2010). : Rp. 70.000 434. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan : Rp. 60.000 435. Permendagri No. 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut. Dilengkapi : PP & Perpres 2010 Mengenai Wil. Pesisir & Pulau2 Kecil serta Pengelola Perbatasan : Rp. 60.000 436. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi serta Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 2010 (PP No. 59 Thn 2010, dll) : Rp. 70.000 437. Perpres Tahun 2010 tentang BNN, BNN dan BNPT : Rp. 80.000 438. Perpres No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan : Rp. 60.000 439. Pedoman Pengelolaan Sampah (Permendagri No. 33 Tahun 2010) : Rp. 35.000 440. Ped. Pemantauan Orang Asing, Ormas, serta Tenaga Kerja Asing Di Daerah (Permendagri No. 49&50/2010) : Rp. 70.000 441. Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Permendagri No. 65 Tahun 2010) : Rp. 50.000 442. Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara (PMK No. 29/Pmk.06/2010) : Rp. 80.000 443. PMK No. 93 & 176 Tahun 2010 tentang Juklak Lelang dan Balai Lelang : Rp. 50.000 444. Himpunan Peraturan Per UU an Bidang Kesehatan & RS 2005-2010. Edisi 2011. : Rp. 360.000 445. PP No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah. Dilengkapi : Permenkes tentang Klinik : Rp. 50.000 446. Himpunan Peraturan Per UU an Kepolisian Negara RI 2009-2010. Edisi 2011. : Rp. 300.000 447. Implementasi Prinsip & Standar HAM Dlm Penyelenggaraan Tugas Polri (Per Kapolri No. 8/2009) : Rp. 60.000 448. Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Dilengkapi : UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara & UU No. 34 Tahun 2004 ttg TNI : Rp. 60.000 449. Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol. (Permendag No.43/M-DAG/PER/9/2009 & No. 53/M-DAG/PER/12/2010) : Rp. 35.000 450. Permendiknas No. 7 Thn 2010 ttg Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, & Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, & Pengawas DiKawasan Perbatasan & Pulau Kecil Terluar : Rp. 60.000 451. UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Ttg Grasi : Rp. 60.000 452. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : Rp. 60.000 453. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya : Rp. 50.000 454. UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka : Rp. 35.000 455. PP Mengenai Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Kegiatan Usaha Panas Bumi serta Reklamasi dan Pascatambang (PP No. 55, 70 & 78 Tahun 2010) : Rp. 70.000 456. Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah. Dilengkapi : Permenag No. 4 Tahun 2009 ttg Adm Pendaftaran Wakaf Uang. : Rp. 80.000 457. Peraturan Kepala BKPM Mengenai Penanaman Modal & Investasi 2009-2010 : Rp. 100.000 458. Peraturan Menteri ESDM Tahun 2009 tentang Tenga Listrik, LPG, Panas & Gas Bumi. : Rp. 60.000 459. Peraturan Menteri Hukum & HAM tentang Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Serta Panduan Penelitian Di Bidang HAM : Rp. 70.000 460. Kumpulan Peraturan Menteri Kehutanan Tahun 2010-2011 : Rp. 130.000 461. 3 Permenakertrans Tahun 2010 Tentang Tenaga Kerja : Rp. 60.000 462. Kumpulan Peraturan KPU & Bawaslu Tahun 2010 : Rp. 100.000 463. Peraturan LAN Tentang Diklat dan Widyaiswara : Rp. 80.000 464. 5 (lima) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2010 : Rp. 100.000 465. Permen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 2009 Mengenai Layak Anak & Data Gender : Rp. 80.000 466. Peraturan Menteri Perindustrian No. 35, 59 & 75 Tahun 2010 tentang Kawasan Industri, Kendaraan Bermotor & Produksi Pangan Olahan : Rp. 70.000 467. Peraturan-Peraturan Menteri Pertahanan Tahun 2009-2010 : Rp. 70.000 468. Kumpulan Peraturan Menteri Pertanian 2009-2010 : Rp. 110.000 469. Kumpulan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Tahun 2010 : Rp. 80.000 470. Peraturan-Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tahun 2010 : Rp. 60.000 471. Direktori Pemerintahan RI 2010-2011. (Berisikan : Daftar Nama & Alamat Pejabat Pemerintahan Pusat & Daerah, Kedutaan Besar, BUMN & ORMAS/LSM) : Rp. 400.000 472. Perpres No. 1 Tahun 2007 ttg Pengesahan, Pengundangan, & Penyebarluasan Peraturan Per UU an : Rp. 60.000 473. Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaran PEMDA Secara Nasional (Permendagri No. 1/2010) : Rp. 50.000 474. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 (Permendagri No. 16 Tahun 2010) : Rp. 70.000 475. PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi : Rp. 50.000 476. PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD : Rp. 50.000 477. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan BPK (Permendagri No. 13 Tahun 2010) : Rp. 60.000 478. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaran Pendidikan : Rp. 50.000 479. PP No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan : Rp. 50.000 480. PP No. 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 1994 Ttg Jabatan Fungsional PNS : Rp. 50.000 481. PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja : Rp. 50.000 482. Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Permendagri No. 4 Tahun 2010) : Rp. 50.000 483. PP No. 35 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan UU 20 Thn 2009 ttg Gelar, Tanda Jasa, &Tanda Kehormatan. : Rp. 50.000 484. 4 PP Tahun 2010 Tentang Kehutanan (PP 10-2010, PP 12-2010, PP 24-2010, PP 36-2010). Dilengkapi : PP 60-2009 & PP 45-2004 tentang Perlindungan Hutan : Rp. 60.000 485. PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar : Rp. 85.000 486. PP No. 22 & 23 Tahun 2010 Tentang Pertambangan : Rp. 60.000 487. PP No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan : Rp. 50.000 488. PP No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang : Rp. 70.000 489. PP No. 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman : Rp. 50.000 490. 3 PP Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan (PP 20-2010), Perlindungan Lingkungan Maritim (PP 21-2010), & Kenavigasian (PP 5-2010) : Rp. 80.000 491. Permendagri No. 11 & 12 Tahun 2010 tentang Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Perkawinan : Rp. 50.000 492. Permendagri No. 15 & 18 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Pejabat Pencatatan Sipil : Rp. 60.000 493. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 (Perpres No. 21 Tahun 2009). 3 Jld : Rp. 275.000 494. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan 2008-2009 : Rp. 300.000 495. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perdagangan 2008-2009. : Rp. 300.000 496. Himp. Peraturan Per UU an Bid. Ketenagakerjaan & Ketransmigrasian 2008-2009 : Rp. 200.000 497. Himp. Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan & Perikanan 2008-2009. : Rp. 300.000 498. Himp. Peraturan Perundang-undangan Bid. Kebudayaan & Pariwisata 2008-2009. : Rp. 300.000 499. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan : Rp. 50.000 500. Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Dep. Dalam Negeri (Permendagri No. 68 Tahun 2009) : Rp. 60.000 501. ............................. Untuk DAFTAR BUKU / KATALOG 2016 lengkap, termasuk No. 501 keatas ... Silahkan buka website kami : http://www.buku-pidi.com